Dia membentak-bentak karena saya menginapkan motor seorang kawan. Takut hilang, kenapa tidak minta izin dulu, parkir penuh. Beragam alasan dilontarkan dengan bahasa dan nada yang buruk didengar. Saya bersikeras itu tidak tercantum di peraturan (well, saya menandatangani list peraturan kos pada hari pertama menempati kamar). Dia, penjaga kos, ngotot dengan argumen yang diulang-ulang. Sebenarnya itu hanya satu dari sekian kemarahan yang saya dapat di kemudian hari. Tak perlu rasanya saya ceritakan bentakan omong-kosong-yang-nihil-di-peraturan lainnya.

Tiga kos berbeda dalam empat tahun. Menyinggung Bandung, berarti saya harus berbicara perihal kosan. Berawal dari peristiwa di atas, singkat cerita, saya angkat kaki dari kos pertama.

***

Kenapa saya menulis ini?

Karena saya ingin mengajak Anda menuju hal yang lebih besar. The bigger picture. Sebelumnya, maafkan jika contoh yang saya tulis terlalu sederhana. Anggaplah Anda berdiri di posisi saya. Penjaga kos adalah pemerintah, dan motor yang diparkir sebagai gambaran kebebasan Anda sebagai warga negara. Bila negara mengambil apa yang menjadi hak Anda, apa yang akan Anda lakukan?

Ada tiga pilihan yang tersaji saat itu. Melawan berdasar peraturan yang sudah saya tandatangani, atau membiarkan dengan risiko si penjaga kos akan kembali berbuat aneh-aneh, atau keluar.

Kenapa saya menulis ini sekarang?

Pertama, karena momennya tepat, ketika sebulan lagi akan diadakan Pemilu. Rentetan kasus korupsi, program TV untuk berjualan visi misi, olahraga yang dipolitisasi, dan entah apa lagi. Saya takut kita benar-benar sedang diperlakukan seperti kasus sepeda motor di atas. Mereka, yang di atas sana, berusaha mengganggu beberapa hak kita. Hak seorang warga yang diberi kenyamanan fasilitas umum, yang diberi tontonan benar, yang diberi sajian olahraga yang dapat menginspirasi anak-anak kecil untuk bangga terhadap Indonesia.

Kedua, karena saya tidak ingin Anda mengambil langkah seperti yang pernah saya lakukan.

Saya tidak mau Anda keluar. Saya tidak mau Anda tidak peduli. Itu terlalu mudah.

Kita harus melawan. Kita bisa melawan. Dengan memilih anggota DPD, DPRD, DPR RI, dan Presiden yang benar.

Bagaimana caranya?

Buka mata, buka telinga, buka wawasan. Jika Anda merupakan pemilih pemula seperti saya, yang berarti menguasai sekitar 32 juta suara, yang belum banyak pengalaman dengan politik negara, berarti kita memang harus banyak menyimak. Baca banyak buku, pahami Anda orang seperti apa dan pantas dipimpin oleh orang seperti apa. Ikuti berita politik di televisi, pelajari gesture bicara banyak politikus, akan terlihat mana yang tulus mana yang berakal bulus. Gunakan media sosial untuk update politik, potensi gadget Anda jauh lebih besar dari sekedar stalking artis Korea.

Atau yang lebih konkret, Anda bisa membuka berbagai situs khusus pemilu. Saya sudah menemukan beberapa, seperti yang resmi dari KPU di kpu.co.id dan dct.kpu.go.id, atau yang lebih komunikatif di Ayovote dan Wikikandidat.

Dan yang terakhir, kemana semua ini akan berakhir?

Saya tidak memaksa Anda untuk harus mencoblos salah satu nama di 9 April nanti. Saya juga tidak melarang Anda untuk golput. Saya hanya meminta Anda untuk tahu siapa yang Anda pilih, dan yang tidak Anda pilih. Silakan golput jika Anda sudah tahu memang tidak ada calon anggota DPD, DPRD, DPR RI, dan Presiden yang akan becus memimpin. Namun, ingat, Anda tetap harus ke TPS, rusak surat suara Anda. Surat suara yang kosong melompong rawan dikongkalikong.

Tapi, Anda juga boleh keluar pagar. Tetap tidak peduli dan memilih menonton DVD di 9 April nanti. Tapi, tentu, itu berarti Anda tidak berhak komplain ke pemerintah dalam lima tahun ke depan. Untuk sekedar kecewa pun rasanya Anda masih tidak punya celah. Pemerintah bobrok bisa terpilih kan karena salah Anda juga, orang-orang terpelajar yang memilih untuk tidak peduli kondisi negara.

***

Tidak banyak pemimpin yang dibela warganya. Jokowi, Ahok, Risma, Ridwan Kamil, ada satu benang merah diantara mereka: optimisme. Mereka berhasil membangkitkan harapan khalayak, untuk mencintai kotanya dan percaya bahwa demokrasi masih bisa memilih pemimpin yang layak. Belum banyak memang. Semoga pemilu legislatif 9 April 2014, dan pemilu presiden tiga bulan sesudahnya, akan menelurkan pemimpin cerdas lain, yang selanjutnya akan memberikan nuansa optimisme yang lebih besar.

Sebelumnya, mari kita menjadi pemilih yang cerdas🙂